Tax Amnesty Indonesia

Artikel Bisnis

Dedi S. Kurniawan
                           


Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan turunan program pengampunan pajak akan menjawab persoalan mengenai repatriasi modal dan deklarasi aset yang memiliki kerumitan tersendiri.  "PMK kami harus bisa menjawab skema yang complicate, untuk bisa diterjemahkan dalam pelaksanaan tax amnesty," kata Bambang saat mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Bambang menjelaskan PMK tersebut harus bisa menjawab segala kemungkinan kerumitan yang mungkin timbul, karena skema kepemilikan modal dan aset di dunia keuangan saat ini menimbulkan kesulitan bagi otoritas untuk melakukan pelacakan.

"Kita baru tahu ternyata dunia keuangan itu super canggih, sampai kita kesulitan sendiri untuk melacak ini sebenarnya aset punya siapa, karena canggihnya mekanisme yang disusun," katanya.  Untuk itu, ia memastikan peraturan turunan yang hadir akan membantu para peserta program pengampunan pajak sebagai upaya mengatasi komplikasi yang ada dan membantu penelusuran modal maupun aset agar "tax amnesty" berjalan lancar.

JAKARTA. Pemerintah akan segera merilis empat aturan turunan dari Undang – Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Menurut Direktur Jenderal Pajak, 4 Tautan turunan yang rencananya dirilis Kamis (14/7/2016) tersebut berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Keempat PMK itu akan mengatur hal terkait pelaksanaan teknis UU Pengampunan Pajak. 

1. PMK terkait pelaksanaan teknis pengampunan pajak dan repatriasi asset.

2. PMK terkait penunjukan bank persepsi dalam kaitannya dengan pelaksanaan repatriasi asset.

Seperti diketahui, salah satu tujuan UU Pengampunan Pajak adalah mendorong repatriasi asset yang selama ini disimpan di luar negeri dan tidak pernah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Di PMK akan disebutkan nama-nama banknya.

3. PMK yang mengatur tentang tata cara investasi dana hasil repatriasi aset. 

Nantinya semua aset yang dialihkan ke dalam negeri alias repatriasi akan disimpan di berbagai instrument investasi. PMK ketiga ini akan mengatur mengenai pelaksanaan penempatan dana-dana tersebut, di antaranya melalui bank persepsi yang telah ditunjuk. Bank persepsi nanti akan menyalurkan dana masuk ke dalam macam-macam keranjang investasi, termasuk proyek infrastruktur, dan Surat Berharga Negara.

4. PMK yang akan mengatur tentang pendelegasian wewenang. 

Pendelegasian wewenang ini ada kaitannya dengan pelaksanaan teknis UU Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh sejumlah Kantor Pajak di daerah dan luar negeri.

Keempat PMK ditargetkan bisa dikeluarkan pada Kamis (14/7/2016) ini. Draft sudah ditandatangani oleh DJP dan sudah diserahkan kembali ke Menteri Kuangan untuk difinalisasikan. PMK terbit menyusul ditandatanganinya UU Pengampunan Pajak oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016. Selain menyelesaikan payung hukum dan aturan teknis, pemerintah juga sudah menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan ini.  “Konsultan pajak bisa menyampaikan ke klien maupun ke masyarakat tentang tax amnesty, supaya masyarakat bisa mendapatkan pengertian yang bener tentang teknis pelaksanaannya.